JAKARTA, korannasional.Id - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, menilai keputusan terkait sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara diambil langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, tepat. Menurut Sarmuji, isu batas wilayah antardaerah bersifat sensitif dan memerlukan perhatian khusus di tingkat kepala negara. “Kalau ini menyangkut batas wilayah, dan menyangkut hal-hal yang sensitif, memang layak untuk diambil oleh Presiden,” kata Sarmuji saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/6/2025). Sengketa yang melibatkan Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang telah menjadi perdebatan administratif antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
Sarmuji menekankan bahwa meskipun keputusan akhir berada di tangan Presiden, kerja kementerian tetap krusial sebagai penyedia informasi dan bahan pertimbangan.
“Tetapi tetap yang bekerja di bawah kan pasti Menteri. Menteri akan bertemu dengan banyak pihak terkait demi menyajikan informasi yang valid kepada Presiden,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar itu. Menurut Sarmuji, pelibatan Presiden dalam pengambilan keputusan bukan untuk mengambil alih seluruh proses teknis, melainkan bentuk kehati-hatian terhadap isu yang berpotensi memicu ketegangan antardaerah.
“Jadi itu tidak mengurangi kerja-kerja Menteri juga. Tetapi keputusan penting yang seperti itu, Presiden memang wajib untuk tahu, karena ada hal-hal yang sensitif,” imbuhnya. (Red)
.jpg)
