Jombang, korannasional.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan di Kabupaten Jombang tidak hanya membawa manfaat bagi pemenuhan gizi anak sekolah, tetapi juga menimbulkan tantangan baru di bidang lingkungan.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jombang kini tengah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi potensi meningkatnya volume sampah dari kegiatan dapur MBG yang tersebar di berbagai wilayah.
Sekretaris DLH Jombang, Amin Kurniawan, mengatakan pihaknya telah melakukan pemetaan awal terhadap jenis dan jumlah sampah yang mungkin muncul dari aktivitas dapur MBG.
Hasil kajian sementara dilakukan pada dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Tambakberas, Kecamatan Jombang.
“Dari hasil identifikasi, sampah yang dihasilkan umumnya terdiri dari sisa bahan makanan dan kemasan anorganik. Kami akan melakukan pendampingan agar proses pengelolaannya berjalan sesuai standar,” ucap Amin saat dikonfirmasi pada Selasa (7/10/2025).
Langkah yang disiapkan DLH meliputi pendampingan teknis kepada pengelola SPPG dan sekolah terkait penerapan pemilahan sampah organik dan anorganik, penyusunan SOP pengelolaan bahan baku, serta penerapan konsep food waste management untuk menekan sisa makanan yang terbuang.
Amin menegaskan pentingnya membangun kebiasaan 'makan tanpa sisa' bagi anak-anak penerima program.
"Selain pengelolaan di dapur, perilaku konsumsi anak-anak juga harus diarahkan agar tidak meninggalkan makanan. Ini bagian dari edukasi lingkungan,” ungkapnya.
DLH juga mendorong adanya kerja sama antara SPPG dan pengelola sampah di tingkat desa. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengumpulan dan pengolahan limbah makanan serta kemasan dari dapur MBG.
“SPPG wajib menjalin kemitraan dengan unit pengelola sampah yang memiliki kompetensi teknis,” jelas Amin.
Selain menjaga lingkungan, kebijakan ini juga berpotensi memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Nantinya, setiap dapur MBG akan dikenakan retribusi pelayanan kebersihan yang menyesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.
“Skema tarifnya masih kami kaji, tetapi kemungkinan akan disamakan dengan kategori restoran atau depot karena jenis dan volume sampahnya serupa,” bebernya.
Hingga kini, dari total 174 dapur MBG yang direncanakan, baru 16 dapur yang sudah beroperasi di Kabupaten Jombang.
DLH menilai, pengawasan dan pengelolaan sampah perlu diperketat seiring bertambahnya jumlah dapur aktif untuk memastikan program ini tidak menimbulkan masalah baru bagi lingkungan. (Erna)
