Madiun, korannasional.id - Wali Kota Madiun, Maidi menyatakan, pemotongan dana transfer ke daerah yang dilakukan pemerintah pusat menjadi ujian masing-masing kepala daerah.
Untuk itu, setiap pemerintah daerah harus memiliki inovasi agar pembangunan tetap terus berjalan dan kesejahteraan masyarakat tidak terganggu.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Madiun, Maidi menanggapi rencana pemerintah pusat melakukan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026.
Anggaran TKD Kota Madiun dipotong hingga Rp 168 miliar.
“Ini ujian kepala daerah. Saya sebagai kepala daerah menyambut baik dan kebijakan ini akan mengetes kita semua yang berkualitas siapa,” kata Maidi.
Maidi mengatakan, Pemkot Madiun akan tetap mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, termasuk pemotongan dana TKD.
Mantan Sekda Kota Madiun ini mengaku sudah menyiapkan strategi khusus agar pelaksanaan program visi dan misinya tidak terganggu kendati dana TKD dipotong hingga ratusan juta.
Namun, Maidi enggan memaparkan jurus jitu yang akan digunakan agar program pembangunan daerah tetap berjalan meski dana TKD dipotong besar-besaran.
“Silakan saja. Pemerintah pusat kita ikuti. Ayo kebijakan itu dilakukan. Tahun 2026, jurus kepala daerah apa yang dia bisa uang sedikit tetapi bisa programnya visi dan misinya sampai. Kesejahteraan masyarakat dan pegawai tidak terganggu. Dan lihat saja jurus saya nanti,” papar Maidi.
Maidi optimistis kendati anggaran TKD terpotong hingga Rp 168 miliar, roda pemerintahan tetap akan berjalan.
Pemkot Madiun akan memangkas anggaran kegiatan yang dinilai membuat boros keuangan daerah.
Selain itu, kata Maidi, Pemkot Madiun akan memilih program prioritas yang menelan anggaran kecil tetapi membawa dampak pertumbuhan ekonomi naik.
“Saya yakin berjalan. Tidak ada pemerintah berjalan. Cuma jurus apa yang harus dilakukan. Itu itemnya banyak. Pemborosan ada dimana. Skala priorirtas ada dimana. Skala priorirtas kalau uang sedikit bisa membawa pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi itu akan menutup kekurangan itu,” ucap Maidi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian menegur para gubernur yang protes terhadap pemotongan dana TKD.
Tito meminta mereka untuk tidak pesimistis dan langsung resisten ketika anggaran dipangkas.
Tito juga meminta para gubernur untuk introspeksi diri, bahwa selama ini banyak terjadi pemborosan anggaran.
"Jangan kemudian menjadi pesimis, dan langsung resisten ketika melihat dampak. Lihat juga faktanya, banyak terjadi pemborosan. Lihat juga faktanya, banyak juga yang terjadi tidak efisien, dan kemudian akhirnya jadi masalah hukum," ujar Tito di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (9/10/2025).
