Kediri, korannasional.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri menegaskan pentingnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara ketat di seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Hal ini menyusul adanya keluhan pekerja yang mencuat di publik terkait sistem kerja dan manajemen dapur.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kediri, Lutfi Mahmudi menekankan, DPRD akan memastikan dapur yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Jadi itu untuk segera turun memastikan bahwa semua dapur MBG itu memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak terjadi ekses seperti di daerah-daerah lain, gitu," kata Lutfi, Jumat (3/10/2025).
Menurutnya, DPRD memiliki fungsi pengawasan yang harus dijalankan untuk menjamin kelancaran program MBG.
Dia menilai, pengawasan tidak hanya sebatas administrasi, tetapi juga menyentuh teknis pelaksanaan di lapangan.
"Antisipasinya ya tentu kita mungkin bisa juga menjalankan fungsi pengawasan kita untuk memantau semua dapur umum yang ada di Kediri," jelasnya.
"Sehingga memastikan bahwa semua MBG dalam menyiapkan makan bergizi gratis ini benar-benar sesuai dengan standar yang telah ditentukan, mungkin SOP dari kinerja di SPPG ataupun nanti terkait kekurangan di sekolah," imbuh pria yang juga menjabat Ketua DPD NasDem Kabupaten Kediri ini.
Lutfi menambahkan, DPRD juga mendorong agar mekanisme pengawasan dari Pemkab Kediri dan dinas terkait berjalan efektif.
Termasuk memastikan bahwa Satgas Pengawasan MBG yang baru terbentuk benar-benar bekerja di lapangan.
"Intinya kalau ada SOP yang tidak dijalankan dari SPPG dan nanti ada kerugian, dari DPRD sendiri juga mendorong agar evaluasi terhadap manajemen bisa diterapkan di dapur-dapur," tegasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Kediri Fraksi PDI Perjuangan, Reval Pradana Putra menilai program MBG memiliki manfaat besar, baik untuk menunjang gizi anak sekolah maupun perekonomian masyarakat.
Namun, ia juga menyoroti perlunya evaluasi serius terhadap pelaksanaan di dapur SPPG.
"Program ini berada di bawah BGN, dan saya rasa program MBG ini sebenarnya sangat baik untuk menunjang gizi anak sekolah maupun perekonomian masyarakat. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa pelaksanaannya masih perlu banyak evaluasi terkait SOP untuk karyawan maupun standar kualitas makanan,"kata Reval.
Reval berharap pihak pengelola SPPG lebih ketat dalam menjaga mutu.
Dia menegaskan, aspek kualitas makanan dan kesejahteraan pekerja harus diperhatikan demi keberlangsungan program.
"Dengan banyaknya masalah yang terjadi, yang saya harapkan pihak SPPG harus bisa lebih baik lagi dalam quality control makanannya dan bisa berkomitmen sesuai perjanjian awal dengan para karyawannya," lanjutnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan program MBG bukanlah ruang uji coba. Pasalnya, program ini menyangkut kesehatan ribuan anak sekolah setiap harinya.
"Program ini tidak boleh untuk coba-coba, karena ini berurusan dengan nyawa manusia. Kami dari DPRD akan melakukan tindakan sesuai wewenang kami sebagai pihak kontrol atau pengawasan," pungkas Reval.
Sebelumnya, dapur SPPG di Desa Rembangkepuh, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, menjadi sorotan setelah muncul keluhan terkait sistem kerja.
Video itu pun menjadi viral di media sosial.
Dapur tersebut diketahui memasok sekitar 2.850 porsi makanan per hari ke lima sekolah dengan mempekerjakan 47 karyawan.
Terpisah, Koordinator SPPG Kediri, Ahmad Gunawan menepis bahwa video yang beredar adalah keluhan dari karyawan.
Usai viral, video tersebut langsung hilang di media sosial.
"Ini berarti pekerja yang kurang baik. Bisa dibicarakan ke kepala SPPG-nya," ucapnya singkat. (Rani)
