Bojonegoro, korannasional.id-+ – Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 yang menembus angka lebih dari Rp3 triliun menjadi sorotan tajam.
Tak hanya dari publik, bahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa turut menyinggung rendahnya serapan anggaran daerah penghasil minyak tersebut.
Purbaya mengingatkan, pemerintah daerah tidak seharusnya menimbun dana di kas daerah.
Anggaran, kata dia, semestinya digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Bojonegoro kan di sana ada ExxonMobil, ya makmurkanlah penduduk di situ. Kalau Pemda tujuannya bukan untuk nabung, tapi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” tegas Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).
Pernyataan Menkeu ini sontak menjadi perbincangan hangat di Bojonegoro.
Sebab, daerah yang dikenal sebagai salah satu penghasil minyak terbesar di Indonesia itu dinilai belum optimal mengelola dana besar dari pendapatan daerah, terutama yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.
Hal tersebut juga diamini oleh Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar.
Dia mengemukakan, pihak legislatif terus mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro agar segera mempercepat dan memaksimalkan serapan anggaran di sisa waktu tahun ini.
“Kita selalu mendorong Pemkab agar mempercepat dan memaksimalkan penyerapan anggaran agar ekonomi berputar,” ujar Umar, Selasa (21/10/2025).
Menurutnya, rendahnya serapan APBD berdampak langsung pada lambatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah.
“Ekonomi tumbuh karena uang berputar. Idealnya, anggaran dibelanjakan sejak awal tahun agar roda ekonomi terus bergerak, bukan menumpuk di akhir tahun,” tegasnya.
Politikus yang baru saja meraih Penghargaan Pemimpin Inovatif Asia Global Award 2025 itu juga menyoroti lemahnya perencanaan program di awal tahun anggaran. Hal itu dinilai menjadi salah satu penyebab munculnya Silpa besar setiap tahun.
“Ke depan, kami meminta Pemkab agar proyek-proyek fisik, bantuan sosial, dan dana hibah bisa disalurkan di awal tahun. Jangan menunggu akhir tahun baru bergerak,” sambungnya.
Data per 30 September serapan anggaran tercatat baru 38,19 persen. Hal ini menunjukkan, serapan anggaran daerah Bojonegoro pada triwulan ketiga 2025 masih tergolong rendah dibandingkan kapasitas fiskalnya.
Kondisi itu membuat dana besar justru mengendap di kas daerah, sementara banyak program pembangunan belum terealisasikan secara optimal.
Langkah percepatan serapan anggaran dinilai menjadi kunci untuk memperkuat daya beli masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta menjaga stabilitas ekonomi lokal menjelang akhir tahun anggaran.
“Kalau uang tidak dibelanjakan, maka ekonomi lokal tidak bergerak. Padahal, masyarakat menunggu manfaat langsung dari APBD,” tambah Umar.
Sorotan dari Menkeu Purbaya menjadi tamparan keras bagi Pemkab Bojonegoro. Daerah dengan potensi besar dari sektor migas dan pertanian ini diharapkan mampu menunjukkan tata kelola keuangan yang lebih efektif, bukan justru menyisakan Silpa jumbo setiap tahun.
