Surabaya, korannasional.id – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menanggapi penangkapan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, oleh KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (7/11/2025).
“PDIP kewenangan dan proses hukum yang sedang dilakukan KPK, serta mengajak kita semua mengedepankan asas praduga tidak bersalah, sampai yang bersangkutan dinyatakan bersalah melalui ketetapan hukum yang berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan," kata Said Abdullah.
Said menambahkan, PDI Perjuangan Jatim menjunjung tinggi independensi KPK. Hal tersebut seperti yang diamanatkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Dengan demikian tidak akan mempengaruhi, apalagi mengintervensi proses hukum tersebut," jelasnya.
Ia menambahkan, tindakan korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat.
“Tentu saja perbuatan itu akan melukai kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Oleh sebab itu, kami mendukung upaya berbagai pihak, apalagi oleh KPK, dalam melakukan pemberantasan korupsi,” kata Said.
Said Abdullah menegaskan, peristiwa ini menjadi cermin evaluasi internal partai.
"Kami akan terus berbenah, terkait pembinaan kader agar tidak terulang peristiwa serupa di masa mendatang, serta memperbaiki sistem pemilihan kepala dan wakil kepala daerah agar tidak berbiaya mahal, yang berpotensi calon terpilih melakukan tindak pidana korupsi," pungkasnya.
