Kota Pekalongan, korannasional.id – Ketua DPD Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Pekalongan Raya, Zaenuri, menyoroti keras dugaan praktik jual-beli dalam proyek Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Pekalongan. Ia mendesak aparat penegak hukum (APH) segera melakukan penyelidikan atas indikasi penyimpangan miliaran rupiah dana publik tersebut.
“Pokir bukan proyek pribadi anggota dewan. Mereka hanya menyampaikan aspirasi masyarakat, bukan mengerjakan apalagi menerima fee,” tegas Zaenuri saat ditemui media, Kamis (24/7/2025).
Menurutnya, pelaksanaan Pokir yang kerap menggunakan mekanisme penunjukan langsung (PL) sangat rentan disalahgunakan. Bahkan, Zaenuri mengungkap adanya dugaan potongan 'fee' 10–12 persen dari nilai proyek yang berdampak pada buruknya kualitas pekerjaan infrastruktur.
“Banyak pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Ini merugikan masyarakat. Maka pengawasan dari APH sangat penting,” ujarnya.
Zaenuri juga menyayangkan proyek Pokir justru menjadi ajang rebutan rekanan, konsultan, dan kontraktor, bahkan melibatkan oknum dewan serta pejabat dinas.
“Kami mendesak evaluasi menyeluruh terhadap proses hearing, penganggaran, hingga pelaksanaan proyek Pokir agar sesuai aturan dan transparan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, proyek Pokir merupakan hasil usulan masyarakat saat reses yang dituangkan dalam kegiatan fisik. Namun, nilai proyek di bawah Rp 200 juta yang sering ditunjuk langsung kepada rekanan tertentu, dinilai membuka celah korupsi. (Red)
