Surabaya, korannasional.id – Rencana aksi massa bertajuk “Rakyat Jawa Timur Menggugat” yang dijadwalkan digelar di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (3/9), menuai sorotan.
Aksi ini mengusung tiga tuntutan utama:
-
Penghapusan atau pengampunan tunggakan pajak kendaraan bermotor.
-
Pengusutan kasus dugaan korupsi dana hibah triliunan rupiah.
-
Penghapusan pungutan liar (pungli) di SMA/SMK Negeri Jawa Timur.
Seruan aksi ramai disebarkan melalui media sosial Facebook dan TikTok dengan slogan “Sampai Menang.”
Namun, menjelang pelaksanaan, sejumlah pihak mempertanyakan apakah aksi tersebut murni aspirasi rakyat atau ada kepentingan politik tertentu.
Tokoh masyarakat Jawa Timur, Eko Gagak, menilai fenomena ini perlu diwaspadai. Ia mengingatkan bahwa demonstrasi adalah hak konstitusional, tetapi kerap disalahgunakan.
“Kalau memang tuntutannya soal pajak, pendidikan, dan korupsi, harus ada dasar audit, laporan KPK atau BPK. Jangan sampai aksi hanya jadi panggung politik atau bahkan bayaran,” ujarnya.
Eko juga menyinggung bahwa penggagas aksi pernah maju sebagai caleg NasDem pada Pileg 2024 namun gagal. Meski demikian, Partai NasDem menegaskan aksi tersebut adalah sikap pribadi, tidak mewakili partai.
Beredar pula dugaan bahwa aksi demonstrasi sering dimanfaatkan sebagai “lapangan pekerjaan,” dengan imbalan Rp50–100 ribu untuk peserta, sementara dalangnya bisa meraup puluhan juta.
“Kalau memang serius soal korupsi hibah, kenapa tidak langsung aksi ke KPK?” kata Eko retoris.
Sementara itu, situasi di Surabaya masih kondusif. Meski sempat direncanakan, pihak “Rakyat Jawa Timur Menggugat” pada 1 September lalu mengumumkan pembatalan aksi karena mempertimbangkan potensi kerusuhan pasca insiden pembakaran sejumlah fasilitas umum di Jawa Timur.
Eko menegaskan, publik harus cerdas menilai.
“Jangan sampai rakyat kecil jadi korban permainan politik. Aksi boleh, tapi harus murni, bukan bayaran atau tunggangan politik,” tandasnya. (Eko Gagak)
