Trenggalek, korannasional.id - Program pemerintah mengatasi kemiskinan yang tepat sasaran menjadikan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek berkurang.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Trenggalek menunjukkan pada bulan Maret tahun 2025 jumlah penduduk miskin di Bumi Menak Sopal berjumlah 72.350 jiwa.
Angka tersebut menurun dibandingkan bulan Maret tahun 2024 yang mana jumlah penduduk miskin berjumlah 73.750 jiwa.
Dengan kata lain, sebanyak 1.400 penduduk Kabupaten Trenggalek terentaskan dari jurang kemiskinan.
Begitu juga jika dilihat dari persentase penduduk miskin yang juga mengalami penurun sebesar 0,21 persen, dari 10,50 persen pada 2024 menjadi 10,29 persen pada 2025.
"Ada beberapa faktor yang menjadi pengungkit turunnya angka kemiskinan, yang pertama tentu saja perekonomian (Trenggalek) yang membaik, buktinya kemiskinan turun serta bantuan pemerintah dan program - program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran," kata Kepala BPS Trenggalek, Mimik Nurjanti, Kamis (16/10/2025).
Mimik menjelaskan salah satu tolok ukur faktor perekonomian yang membaik adalah dengan melihat jumlah penduduk miskin yang turun padahal garis kemiskinan naik yaitu dari Rp 434.146 perkapita per bulan pada tahun 2024 menjadi Rp 450.334 perkapita per bulan pada tahun 2025.
"Garis kemiskinan ini adalah nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin," kata Mimik .
Jika suatu penduduk memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan maka dikategorikan penduduk miskin.
"Sampel (dalam survei ini) sebanyak 810 rumah tangga yang tersebar di seluruh wilayah di Kabupaten Trenggalek baik di perkotaan, perdesaan, bahkan sampai ke pelosok pegunungan," pungkasnya.
Program PKH
Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Trenggalek menunjukkan capaian positif dengan 667 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berhasil graduasi dari bantuan sosial.
Sebanyak 667 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Trenggalek terentaskan dari jurang kemiskinan.
Hal tersebut ditandai dengan graduasi 667 KPM tersebut dari penerima bantuan sosial.
Tahun ini di Trenggalek terdapat 32.643 KPM bantuan sosial. Dari jumlah tersebut pemerintah menargetkan 940 KPM bisa graduasi.
Artinya ada 273 KPM lagi yang harus graduasi agar target tahunan tercapai.
Koordinator Sumber Daya Manusia (SDM) Progaram Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Trenggalek, Saiful Nuryanto mengatakan setiap pendamping PKH ditargetkan bisa melakukan graduasi mandiri pada 10 PKM setiap tahun.
"Jumlah pendamping kami ada 94 orang, jadi total targetnya 940 graduasi. Saat ini baru terealisasi 667, berarti masih ada sekitar 273 KPM lagi yang harus di graduasi hingga akhir tahun," kata Saiful, Selasa, (14/10/2025).
Data yang dihimpun menunjukkan, Kecamatan Panggul menjadi wilayah dengan jumlah KPM tertinggi yakni 4.768 keluarga, dengan 77 di antaranya telah graduasi.
Disusul Dongko dengan 4.144 KPM dan 55 graduasi, serta Munjungan yang mencatat 2.436 KPM dengan 41 graduasi.
Sementara itu, kecamatan dengan tingkat graduasi tertinggi secara proporsional berada di Pogalan, yang telah berhasil melakukan 86 graduasi dari 1.755 KPM.
"Pogalan termasuk cepat dalam menyesuaikan pendataan dan pendampingan. Kesadaran masyarakatnya juga tinggi untuk keluar dari kepesertaan PKH secara mandiri," kata Saiful.
Sebaliknya, beberapa wilayah seperti Watulimo dan Suruh masih mencatat angka graduasi di bawah 20 peserta.
Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi warga yang masih fluktuatif.
"Graduasi itu bukan hanya soal ekonomi membaik, tapi juga kesiapan sosial dan administrasi. Ada yang keluar karena sudah tidak memenuhi kriteria, ada pula yang benar-benar mandiri karena sudah sejahtera," ucapnya.
Proses graduasi KPM PKH sendiri dibedakan menjadi dua kategori yaitu graduasi sosial dan graduasi mandiri.
Graduasi sosial terjadi karena penerima sudah tidak memenuhi syarat misalnya, anak tidak lagi sekolah atau kondisi ekonomi meningkat. Sedangkan graduasi mandiri karena peserta merasa mampu tanpa bantuan.
"Untuk yang mandiri, kami benar-benar pastikan datanya valid. Mereka diminta menunjukkan bukti usaha, pekerjaan tetap, atau pendapatan yang stabil. Kami ingin graduasi tidak hanya formalitas, tapi juga bukti sistem yang berjalan," lanjutnya.
Dengan tren pencapaian yang positif di sebagian besar kecamatan, Saiful optimistis target graduasi 940 KPM bisa terpenuhi hingga Desember 2025.
Pihaknya terus mendorong pendamping agar memperkuat pendataan dan mendorong kesadaran masyarakat untuk keluar dari program jika sudah sejahtera.
"Graduasi ini bukan sekadar angka, tapi bukti keberhasilan PKH. Artinya, warga sudah tidak bergantung pada bantuan, dan itu capaian besar bagi kami," tutupnya.
.jpeg)
