Malang, korannasional.id - Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Malang mencapai 19 ribu anak. Menyikapi adanya hal ini, Pemerintah Kabupaten Malang berupaya menangani permasalahan tersebut hingga mencapai zero ATS.
Hari ini, Selasa (21/10/2025) Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib menghadiri workshop Penanganan ATS bersama Tim Sapu Bersih (Saber) ATS Kecamatan tahun 2025 di Rayz UMM Hotel, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Tim Teknis Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Jajaran Kepala Perangkat Daerah, camat se-Kabupaten Malang, dan beberapa pihak terkait.
"Hari ini kegiatannya penanganan ATS di Kabupaten Malang. Sebagaimana diketahui jumlahnya ini masih tinggi yaitu 19 ribuan, meskipun secara prosentase kecil. Cuma ini kan terkait Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga harus kita tangani," kata Lathifah.
19 ribu ATS tersebut berdasarkan data dari Kemendikdasmen RI. Alasan mereka tidak bersekolah di antaranya karena Drop Out, Lulus Tidak Melanjutkan (LTM), dan Belum Pernah Bersekolah. ATS mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA sederajat.
Pada kesempatan ini, Lathifah menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari pendidikan.
Bentuk penanganan yang dilakukan antara lain memberikan bantuan pendidikan kepada jenjang pendidikan kesetaraan paket A, Paket B, dan Paket C.
"Support dari Pemerintah Kabupaten Malang untuk jenjang pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C berupa bantuan pendidikan masing-masing senilai Rp 1,2 juta," jelasnya.
Jumlah anak yang menerima bantuan tersebut sebanyak 454 anak. Mereka akan dimasukkan ke dalam 50 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang.
"Istilahnya mereka nanti akan kita titipkan ke PKBM yang ada di Kabupaten Malang dan tidak membayar. Justru mereka akan mendapatkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)," bebernya.
Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang memiliki target zero ATS. Untuk mencapai target ini, pihaknya membuat perencanaan secara bertahap dengan melibatkan unsur terkait mulai dari tingkat desa.
"Nanti pembagian tugasnya jelas, misal kepala desa tugasnya mencari informasi anak tidak sekolah, camat tugasnya apa, kemudian nanti Dinas Pendidikan sebagai eksekutor. Tak hanya itu, kami juga melibatkan tim penggerak PKK untuk menangani kasus ini," tukasnya
