Surabaya, korannasional.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar literasi keuangan di kantor OJK Jawa Timur pada Kamis, (9/10/2025).
Literasi keuangan bertema “Bersatu Memberantas Scam, Membangun Masyarakat Melek Finansial” ini, bertujuan untuk mengedukasi Kader Surabaya Hebat (KSH) agar melek keuangan.
Dalam kesempatan ini turut hadir Kepala OJK Jatim, Yunita Linda Sari dan Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan Kota Surabaya, Agus Imam Sonhaji. Acara ini merupakan bagian dari pencegahan terhadap maraknya penipuan atau scam keuangan di era digital.
Tidak hanya itu, literasi keuangan ini juga untuk mencegah KSH terjebak investasi ilegal, pinjaman online (Pinjol) ilegal, hingga praktik keuangan digital yang mengirim lainnya.
Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan Kota Surabaya, Agus Imam Sonhaji mengatakan, di era serba digital seperti saat ini, edukasi keuangan penting dilakukan.
Tujuannya agar masyarakat, khususnya KSH tidak terjebak dalam praktik keuangan ilegal. Agus menyebutkan, banyak jenis praktik keuangan digital ilegal, antara lain pinjol, hingga koperasi berkedok arisan bodong.
“Ini membuat risiko besar membuat warga Kota Surabaya terkena masalah tersebut. Karena Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) sangat atensi terhadap hal ini (praktik keuangan digital ilegal),” kata Agus.
Agus menyebutkan, literasi keuangan merupakan salah satu kunci utama untuk membentengi masyarakat dari jeratan transaksi keuangan ilegal.
Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan ini, Pemkot Surabaya juga mendukung penuh agar masyarakat di Kota Surabaya terhindar dari jeratan praktik keuangan digital ilegal.
“Melalui kegiatan ini, kami tidak hanya memberikan pemahaman kepada masyarakat, tetapi juga memberdayakan KSH untuk menjadi agen literasi keuangan. Jadi, kami ingin KSH yang berjumlah ribuan ini bisa menjadi agen yang menyampaikan kepada masyarakat,” ujar Agus.
Pada hal ini, Agus menyampaikan, bahwa Wali Kota Eri Cahyadi bersama jajaran di pemkot siap memerangi aktivitas keuangan ilegal di Kota Surabaya.
Tidak hanya itu, ia juga menegaskan, penguatan literasi keuangan ini bukan hanya tugas pemkot dan OJK, tetapi juga KSH, tokoh agama, hingga masyarakat.
Oleh karena itu, Pemkot Surabaya siap mendukung penuh Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Aktivitas Keuangan Digital (PASTI) OJK bersama KSH untuk melakukan upaya penindakan dan pencegahan aktivitas keuangan digital ilegal.
“Kami ingin menunjukkan, bahwa kita warga Surabaya itu berdaulat secara finansial, tidak mudah tertipu janji manis, dan bijak dalam prinsip serta berhati-hati dalam mengelola keuangan,” tegasnya.
Dalam kegiatan ini Pemkot Surabaya dan OJK Jatim turut mengundang Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Jatim, Wahyu Puspita Ningrum, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin, Kepala Subdirektorat II Perbankan Ditreskrimsus Polda Jatim, AKBP Aris Purwanto, serta Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Ivan Wijaya.
Sementara itu, Kepala OJK Jatim, Yunita Linda Sari mengatakan, banyaknya jenis praktik keuangan atau investasi ilegal. Mulai dari investasi di sektor pertanian, travel, hingga pinjol.
Yunita memberkan, berdasarkan data yang diperoleh dari Satgas PASTI OJK per 30 September 2025, ada sekitar 1.840 entitas keuangan ilegal yang telah dihentikan di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 1.556 di antaranya merupakan pinjol ilegal, dan 284 lainnya merupakan investasi ilegal.
Secara nasional, jumlah aduan yang telah masuk ke Satgas PASTI OJK sebanyak 17.531 laporan. Dari data aduan tersebut, 13.999 diantaranya merupakan laporan terkait pinjol ilegal dan 3.532 sisanya adalah terkait investasi bodong.
“Kerugiannya dari tahun 2017 - Agustus 2025, ada Rp142,13 triliun, ini hampir sudah tidak bisa kembali lagi semuanya. Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Center (IASC) mencatat ada 274.722 laporan, dananya yang bisa diblokir dari total pengaduan itu hanya 6,13 persen, jadi sedikit sekali. Total kerugiannya, mencapai ada Rp6,1 triliun, jadi sedikit sekali yang bisa terjadi, kenapa sedikit? biasanya terlambat,” beber Yunita.
Selain itu, lanjut Yunita, berdasarkan data OJK Jatim per 30 September 2025 ada sekitar 1.275 laporan terkait praktik keuangan ilegal. Dari data tersebut, terdapat 1.036 laporan terkait pinjol ilegal, dan 239 laporan terkait investasi ilegal.
"Di Jatim, sebagiannya lebih pelaporannya adalah perempuan, sebanyak 57 persen. Profesinya, paling banyak itu karyawan swasta dan ibu rumah tangga untuk kasus pinjol ilegal. Sedang laporan terkait investasi, antara lain ada ASN, Guru, dan pelaku UMKM," jelas Yunita.
Artinya, lanjut Yunita, persentase angka ini menunjukkan bahwa perempuan dan ibu rumah tangga paling banyak yang aktif dalam aktivitas keuangan. Oleh karena itu, keterlibatan KSH ini diharapkan bisa lebih masif dalam memberikan edukasi soal keuangan kepada masyarakat di Kota Surabaya.
“Sepertinya anggota KSH ini sudah cocok menjadi agen literasi keuangan OJK,” ujarnya.
Yunita menyebutkan, investasi ilegal yang paling banyak dilaporkan di Jatim, diantaranya adalah trading forex dan crypto tanpa izin. Sebab, dua jenis investasi ini dinilai paling banyak mendapatkan hasil yang lebih cepat oleh masyarakat.
Berdasarkan data IASC sejak November 2024 - 30 September 2025, OJK telah menerima 12.482 laporan terkait keuangan digital ilegal di Jatim.
Sedangkan total kerugiannya, mencapai Rp141,8 miliar. Sedangkan yang berhasil diblokir dan dihentikan sementara oleh OJK hingga saat ini mencapai 6,56 persen dengan total dana Rp9,3 miliar.
“Nah, yang bikin sedih Surabaya itu yang paling banyak pelaporannya, lau diikuti Sidoarjo, Malang, hingga Gresik. Semoga dengan KSH menjadi agen literasi keuangan bisa menyampaikan informasi yang benar dan baik kepada masyarakat,” harapnya.
Dalam hal ini, Yunita turut mengapresiasi Wali Kota Eri Cahyadi yang telah melibatkan jajaran Pemkot Surabaya dan KSH berperan aktif dalam mengurangi adanya investasi ilegal bersama Satgas PASTI.
“Insyaallah dengan inisiatif ini nanti, informasi yang benar (literasi keuangan) itu lebih cepat dan lebih banyak tersampaikan secara getok tular kepada masyarakat,” tutupnya.
