Surabaya, korannasional.id - Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya menemukan solusi mengatasi kasus dugaan keracunan akibat konsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kasus dugaan keracunan terjadi di sejumlah daerah di Jawa Timur seperti Tuban, Bojonegoro, Lamongan dan juga di Pamekasan hingga Tulungagung.
Sebelumnya ada 68 siswa di SMPN 1 Boyolangu dan SDN 01 Tanggung Tulungagung. Kemudian 8 Siswi SMKN 1 Tambakboyo Tuban lalu sebanyak 123 pelajar di SMAN 1 Kedungadem Bojonegoro
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak secara khusus mendatangi kantor Badan Gizi Nasional (BGN) Jawa Timur di Surabaya untuk merumuskan langkah-langkah strategis agar insiden keracunan makanan MBG tak terulang kembali ke depannya.
“Menyikapi kejadian di beberapa penyaluran MBG, segenap elemen yang tergabung dalam satgas MBG daerah Jatim langsung berkoordinasi memetakan masalah dan solusi. Salah satu yang penting adalah terkait Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS),” kata Emil, Rabu (15/10/2025).
“Ternyata dalam mengurus SLHS para pengelola SPPG dihadapkan dua tantangan implementasi, yaitu uji kualitas air dan sertifikasi petugas penjamah makanan,” imbuhnya.
Untuk itu, Pemprov dipastikannya akan turun membantu melalui fasilitasi laboratorium milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim. Ada dua laboratorium yang siap dioperasikan dengan biaya yang terjangkau untuk uji sampel air.
“Karena ternyata air ini menjadi hal yang kunci untuk menjaga keamanan pangan. Nah laboratorium dari Diskanla Jatim punya skema yang sangat terjangkau,” tegasnya.
“Dan di sana waktu ujinya juga singkat sehingga bisa mengerjakan dalam jumlah besar. Dan kapasitasnya insya allah bisa menyelesaikan ratusan SPPG yang membutuhkan uji air,” imbuh mantan Bupati Trenggalek ini.
Pasalnya di Jatim dari total 1.300 SPPG, sampai saat ini yang sudah aktif beroperasi ada sebanyak 724 SPPG. Dan sebanyak 617 SPPG sedang bersiap untuk operasional.
Ia menjamin bahwa dua laboratorium yang disediakan Pemprov Jatim akan mampu membantu mempercepat uji air yang dibutuhkan oleh SPPG agar bisa lolos SLHS.
Selain uji air, yang juga penting dalam memperoleh SLHS adalah sertifikasi petugas penjamah makanan. Menurutnya penting bagi SPPG untuk memiliki SOP yang jelas pada setiap karyawan maupun relawan yang menyiapkan makanan bergizi gratis.
Tidak hanya itu, menurut Emil mereka juga teorganisir kepesertaannya dan juga sistem dan pola kerjanya. Pihak SPPG harus turut memastikan SOP dijalankan dengan baik dan benar.
“Dinas kesehatan akan menerapkan sistem sertifikasi kader posyandu untuk mempercepat sertifikasi petugas penjamah makanan,” tegasnya.
Selain masalah air dan penjamah makanan yang juga turut dibahas juga adalah limbah. Menurut Emil, limbah juga menjadi hal yang harus dipikirkan mengingat setiap SPPG menghasilkan 3.000 makanan setiap harinya yang tentunya turut memproduksi limbah yang tak sedikit.
“Ini jadi tantangan kalau tidak segera kita atasi limbah ini karena kan tidak sedikit. Dan secara kumulatif akan semakin banyak. Namun di sisi lain limbah juga bisa jadi peluang tersendiri karena limbah organik,” pungkasnya.
