Lumajang, korannasional.id - Sebanyak 67,27 persen warga di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, ternyata belum lulus sekolah menengah pertama (SMP).
Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Lumajang menunjukkan, penduduk di Lumajang pada 2025 berjumlah 1.125.725 jiwa.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 754.638 atau setara dengan 67,72 persen warga Lumajang diketahui belum tamat SMP atau sekolah lain yang sederajat.
Sekretaris Dispendukcapil Kabupaten Lumajang Yohanes Kobba menjelaskan, jumlah warga yang belum tamat SMP dibagi menjadi 3 kelompok.
Pertama, kelompok warga yang belum sekolah sebanyak 215.286 jiwa. Kelompok ini, kata Yohanes termasuk balita yang belum menempuh pendidikan sama sekali.
"Kelompok belum sekolah ini termasuk anak-anak, bayi yang memang belum waktunya sekolah," kata Yohanes di Lumajang, Rabu (29/10/2025).
Berikutnya, kelompok warga yang belum tamat SD yakni sebanyak 145.387 jiwa. Kelompok warga belum tamat SD diisi oleh warga yang masih menempuh pendidikan maupun yang putus sekolah saat SD.
Terakhir, kategori warga tamat SD sebanyak 393.965 jiwa. Padahal, saat ini warga Lumajang yang masih berada dalam rentang usia SMP yakni 13-16 tahun hanya 50.365 orang.
Artinya, dari 393.965 warga tamatan SD, 343.600 orang atau sekitar 30,63 persen warga terdata tidak lulus SMP.
Menurut Yohanes, tingginya persentase warga yang tidak lulus SMP di Lumajang disebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat untuk memperbarui data kependudukan.
Kata Yohanes, banyak warga Lumajang yang sudah menempuh pendidikan di perguruan tinggi atau bahkan bekerja tapi tidak memperbarui data kependudukannya.
Akibatnya, dalam data kependudukan tercatat pendidikannya masih SD bahkan belum sekolah.
"Data yang kami terima dari pusat memang agak tinggi untuk yang belum tamat SMP karena masyarakat ini belum memahami betul tentang pentingnya kartu keluarga, sehingga banyak yang belum update misal anaknya sudah kuliah tapi di KK masih tercantum SD," terang Yohanes.
Yohanes menyebut, pembaruan data kependudukan sangat penting baik bagi warga maupun bagi pemerintah.
Sebab, data yang akurat akan menentukan arah kebijakan pemerintah. Seperti, menghindari adanya program bantuan yang tidak tepat sasaran.
"Kami mengimbau seluruh masyarakat memperbarui data karena banyak manfaatnya dan sangat mempengaruhi kebijakan pemerintah," pungkasnya.
