Pamekasan, korannasional.id - Seorang bupati dan wakilnya memutuskan untuk menyerahkan satu kali gaji mereka kepada pihak panitia peringatan hari jadi (Harjad) Pamekasan.
Bupati Pamekasan Kholilurrahman dan Wakil Bupati Sukriyanto memutuskan untuk tidak menerima gaji selama satu bulan.
Ternyata semua itu dilakukan sebagai bentuk sumbangan guna menyemarakkan peringatan hari jadi (Harjad) ke-496 Kabupaten Pamekasan.
Keputusan ini diumumkan pada Rabu (29/10/2025) sebagai bentuk dukungan terhadap panitia penyelenggara.
"Kami menyumbangkan satu bulan gaji," ungkap Kholilurrahman.
Ia menjelaskan bahwa keputusan ini diambil untuk memastikan peringatan hari jadi tetap terlaksana meskipun dalam situasi keterbatasan anggaran pemerintah.
"Gaji kami langsung diserahkan ke panitia penyelenggara hari jadi," tambahnya.
Kholilurrahman juga menyatakan bahwa inisiatif ini muncul setelah adanya imbauan pemerintah pusat agar pelaksanaan hari jadi tidak dilakukan secara mewah.
"Sehingga kami berinisiatif tidak terlalu banyak menganggarkan untuk penyelenggara harjad, tapi sumbangan secara pribadi" ujarnya.
Selain sumbangan gaji, konsumsi untuk rangkaian acara juga akan dilakukan secara patungan.
Sebanyak 30 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan akan berpartisipasi dalam menyumbang konsumsi untuk acara "Semalam di Madura" yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (1/11/2025).
Partisipasi konsumsi diperkuat dengan adanya surat edaran dari sekretariat daerah yang meminta setiap OPD membawa 100 porsi konsumsi.
Dalam surat edaran nomor 500.13/590/432.317/2025 tersebut, setiap OPD diimbau membawa konsumsi khas daerah dengan jenis yang berbeda, dengan anggaran Rp 15.000 per porsi.
"Kami urunan agar pelaksanaan peringatan hari jadi tetap semarak" imbuh Kholilurrahman.
Sekilas soal Pamekasan
Pamekasan adalah kabupaten dengan sejarah yang kuat dan keunikan budaya di Madura.
Pamekasan kini bergerak ke arah pengembangan ekonomi lewat infrastruktur, industri, perdagangan, dan kreatif.
Jika potensi tersebut dikelola dengan baik, termasuk peningkatan SDM dan akses pasar, maka Pamekasan bisa berkembang menjadi salah satu motor ekonomi di Madura.
Pamekasan adalah kabupaten dengan sejarah yang kuat dan keunikan budaya di Madura, yang kini bergerak ke arah pengembangan ekonomi lewat infrastruktur, industri, perdagangan, dan kreatif.
Jika potensi tersebut dikelola dengan baik, termasuk peningkatan SDM dan akses pasar, maka Pamekasan bisa berkembang menjadi salah satu motor ekonomi di Madura.
Sejarah Pamekasan
Sejarah Pamekasan bermula sejak masa kerajaan-kerajaan lokal di Madura.
Nama “Pamekasan” mulai dikenal pada sepertiga abad ke-16 ketika Ronggosukowati memindahkan pusat pemerintahan dari Keraton Klabangan Daja ke Keraton Mandhilaras.
Di era kolonial, wilayah ini sempat berada di bawah kekuasaan Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) mulai sekitar tahun 1705-1706 melalui perjanjian dengan kerajaan Mataram.
Pada tahun 1743, VOC memindahkan keraton Pamekasan ke Bugih yang kemudian menjadi pendopo kabupaten.
Selama masa kolonial Belanda, wilayah ini mengalami perubahan sistem pemerintahan: gelar panembahan diberikan kepada raja Pamekasan pada 1830 M dan sistem kerajaan dihapus tahun 1858, dengan pengukuhan bupati pertama Pamekasan.
Selain itu, wilayah Pamekasan pernah menjadi ibu kota Karesidenan Madura pada tahap-tahap tertentu.
Pada masa kemerdekaan dan setelahnya, Pamekasan menjadi bagian dari Republik Indonesia dan dimasukkan ke dalam Provinsi Jawa Timur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950.
Sejarah lokal juga mencatat pemberontakan seperti yang dilakukan oleh tokoh Ke’ Lesap pada tahun 1749 di Madura dan Pamekasan sebagai bagian dari konflik melawan penguasa kolonial.
Singkatnya, Pamekasan memiliki akar sejarah yang kuat, dari kerajaan lokal, kolonialisme hingga integrasi ke Republik Indonesia, yang membentuk identitas budaya dan sosial masyarakat di sana.
