Foto : peresmian kampung pancasila
Surabaya, Korannasional.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat melalui Kampung Pancasila. Pada 17 September 2026, Pemkot Surabaya meluncurkan instrumen pengukuran dan indikator Kampung Pancasila sebagai panduan untuk mendorong lingkungan warga agar semakin aktif menerapkan nilai gotong royong, kepedulian sosial, serta kebersamaan.
Instrumen tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Surabaya agar nilai Pancasila tidak berhenti pada pemahaman atau kegiatan seremonial, tetapi diwujudkan melalui berbagai aktivitas yang menyentuh langsung kehidupan warga. Mulai dari kepedulian terhadap lingkungan, penguatan sosial kemasyarakatan, pemberdayaan ekonomi, kegiatan sosial budaya, hingga perhatian terhadap anak, remaja, dan keluarga.
Wakil Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jawa Timur sekaligus Pusat Studi Perubahan Perilaku Anak dan Remaja (PUSPPAR) ICMI Jatim, M. Isa Ansori, mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya tersebut. Menurutnya, penerjemahan nilai Pancasila ke dalam indikator yang dekat dengan kehidupan warga merupakan langkah penting untuk membangun perubahan perilaku secara berkelanjutan.
“Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan, tetapi harus dihadirkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, Kampung Pancasila harus menjadi gerakan perubahan perilaku warga, bukan sekadar kegiatan yang muncul saat ada penilaian,” kata Isa, Jumat (18/9/2026).
Ia menilai, berbagai program yang telah berjalan di tingkat kampung dapat menjadi bagian dari praktik nyata penerapan nilai Pancasila. Di antaranya Sinau Bareng, penanganan anak putus sekolah, pendataan dan validasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), bedah rumah, pendampingan keluarga melalui PUSPAGA dan Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH), serta kegiatan kepemudaan.
Menurut Isa, keberadaan instrumen Kampung Pancasila dapat membantu mengarahkan berbagai kegiatan tersebut agar tidak hanya menjadi aktivitas sesaat, tetapi berkembang menjadi kebiasaan warga. Hal itu sekaligus membuat penerapan nilai Pancasila dapat terlihat dari perubahan yang dirasakan masyarakat.
“Pancasila memang harus turun dari ruang yang abstrak menjadi tindakan konkret. Karena itu, indikator yang dibangun harus mendorong kegiatan tersebut menjadi kebiasaan warga,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, Balai RW dinilai dapat menjadi salah satu ruang penting untuk menghidupkan nilai-nilai tersebut. Selain sebagai tempat pelayanan dan koordinasi warga, Balai RW dapat dimanfaatkan sebagai ruang belajar, bermusyawarah, berkegiatan, serta membangun kepedulian terhadap persoalan sosial di lingkungan.
“Balai RW dapat menjadi ruang hidup Pancasila. Di sana warga bisa bermusyawarah, anak-anak belajar, pemuda berkegiatan, keluarga mendapatkan pendampingan, dan berbagai persoalan sosial dapat diketahui lebih awal,” jelasnya.
Isa mengatakan, lingkungan warga memiliki peran penting dalam mendukung tumbuh kembang anak dan remaja. Berbagai tantangan perkotaan, seperti tekanan ekonomi, perubahan pola komunikasi, penggunaan media digital, keterbatasan ruang bermain, serta persoalan keluarga, membutuhkan kepedulian bersama.
Karena itu, kegiatan di tingkat kampung diharapkan dapat berjalan secara konsisten. Sinau Bareng, misalnya, tidak hanya menjadi kegiatan pendukung saat penilaian, tetapi menjadi kebiasaan belajar. Begitu pula PUSPAGA diharapkan terus menjadi pintu pendampingan bagi keluarga, sementara kegiatan kepemudaan menjadi ruang aktualisasi yang positif bagi generasi muda.
“Anak jangan baru dicari ketika sudah bermasalah. Remaja jangan baru diperhatikan ketika sudah terjadi tawuran. Keluarga juga jangan baru didatangi ketika persoalannya sudah menjadi kasus. Kampung harus memiliki kemampuan mendeteksi, merangkul, mendampingi dan memulihkan,” katanya.
Ia juga mendorong agar semangat gotong royong yang dibangun melalui Kampung Pancasila dapat melampaui batas administratif. Menurutnya, persoalan sosial tidak selalu terjadi dalam batas satu RT atau RW sehingga kepedulian antarlingkungan perlu terus diperkuat.
“Persoalan sosial tidak mengenal batas RT dan RW. Kampung Pancasila seharusnya mampu mengajak lingkungan di sekitarnya untuk tumbuh bersama,” tuturnya.
Dalam konteks tersebut, Balai RW dapat menjadi ruang kolaborasi antara tokoh masyarakat, pemuda, kader, orang tua, sekolah dan pemerintah. Kolaborasi itu dapat digunakan untuk memetakan persoalan anak dan remaja, keluarga rentan, maupun potensi persoalan sosial sekaligus menentukan langkah penanganannya.
Isa menambahkan, data yang dihimpun dari tingkat kampung juga perlu menjadi dasar bagi intervensi pemerintah. Pendataan anak putus sekolah, keluarga rentan maupun persoalan sosial lainnya diharapkan tidak berhenti sebagai administrasi, tetapi dapat ditindaklanjuti dengan program yang sesuai kebutuhan warga.
“Data harus berujung pada tindakan. Ketika warga sudah menemukan persoalan di lingkungannya, pemerintah harus hadir dengan intervensi yang tepat,” tegasnya.
Ia menilai, keberhasilan Kampung Pancasila pada akhirnya dapat dilihat dari dampak yang dirasakan masyarakat. Perubahan tersebut antara lain ketika anak kembali bersekolah, keluarga rentan memperoleh pendampingan, remaja memiliki ruang kegiatan positif, serta hubungan sosial antarwarga semakin kuat.
Menurut Isa, lomba atau kompetisi dapat menjadi pemantik partisipasi warga. Namun, semangat yang muncul dari kompetisi perlu diteruskan menjadi gerakan bersama yang berlangsung sepanjang waktu.
“Lomba dapat menjadi pemantik, kompetisi dapat membangkitkan energi dan penghargaan dapat menjadi apresiasi. Tetapi lomba bukan tujuan akhir. Setelah piala diberikan, gerakan justru harus semakin kuat,” ujarnya.
Melalui penguatan Kampung Pancasila, Pemkot Surabaya diharapkan dapat terus membangun lingkungan warga yang tidak hanya tertata secara fisik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan semangat gotong royong yang kuat. Nilai-nilai Pancasila pun diharapkan semakin dekat dengan kehidupan masyarakat melalui kebiasaan yang dilakukan setiap hari.
“Pancasila tidak membutuhkan warga yang hanya pandai mengucapkan lima sila. Pancasila membutuhkan warga yang menjadikan lima sila itu sebagai kebiasaan hidup,” pungkasnya. (red)
