SIDOARJO, Korannasional.id – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau operasional koperasi tersebut untuk memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok bersubsidi sekaligus melihat kesiapan layanan bagi masyarakat, Kamis (15/10/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan didampingi Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana. Turut hadir Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Riza Ramadani, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, serta anggota Ombudsman RI.
Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung aktivitas KDKMP Tambakrejo yang diproyeksikan menjadi pusat pemenuhan kebutuhan pokok sekaligus penggerak perekonomian warga desa.
Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP dibangun dengan anggaran sekitar Rp3 miliar dan dilengkapi sarana pendukung distribusi barang. Fasilitas di KDKMP Tambakrejo meliputi satu unit truk logistik, satu mobil pikap, serta dua unit becak motor (bentor) untuk melayani distribusi di tingkat lokal.
“Ini bukan sekadar toko atau supermarket, melainkan koperasi milik seluruh warga Desa Tambakrejo. Gedung megah dan sarana ini hadir langsung untuk melayani kebutuhan bapak dan ibu di sini,” ujar Zulkifli Hasan saat menyapa warga.
Ia menjelaskan, keberadaan koperasi tersebut diharapkan mampu mendekatkan akses masyarakat terhadap barang bersubsidi sekaligus memangkas rantai distribusi dari produsen ke konsumen. Dengan mekanisme tersebut, ketergantungan masyarakat terhadap tengkulak diharapkan dapat dikurangi.
Pupuk, Beras SPHP, hingga Minyak Goreng Bersubsidi
Salah satu layanan yang menjadi perhatian adalah penyediaan pupuk bersubsidi bagi petani. Zulkifli Hasan menyampaikan, petani dapat mengakses penebusan pupuk bersubsidi melalui KDKMP Tambakrejo dengan menunjukkan KTP sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain pupuk, koperasi tersebut juga menyediakan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Masyarakat juga dapat memperoleh LPG 3 kilogram dengan harga yang disebutkan sebesar Rp16.000 per tabung dan minyak goreng bersubsidi Rp16.700 per liter.
Menurut Zulkifli Hasan, akses terhadap kebutuhan pokok tersebut diharapkan semakin mudah karena masyarakat tidak perlu menjangkau lokasi distribusi yang jauh.
Kehadiran KDKMP juga diharapkan memberikan manfaat bagi petani dan pelaku usaha kecil melalui ketersediaan barang serta dukungan distribusi yang lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka.
Bakal Layani Pembayaran dan Penyaluran Bantuan Sosial
KDKMP Tambakrejo tidak hanya dirancang sebagai tempat penjualan kebutuhan pokok. Pemerintah juga menyiapkan koperasi tersebut untuk mendukung berbagai layanan masyarakat, mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga bantuan pangan pemerintah.
Zulkifli Hasan menyampaikan rencana kehadiran agen BNI di koperasi tersebut. Melalui layanan ini, warga nantinya diharapkan dapat melakukan transaksi keuangan, seperti penyetoran uang, pembayaran listrik, serta pengiriman dan penerimaan uang.
Layanan pembiayaan bagi pelaku UMKM juga menjadi salah satu fasilitas yang direncanakan untuk mendukung perkembangan usaha masyarakat.
“Nanti di sini ada agen BNI 46. Ibu-ibu nanti setor uang cukup di sini, enggak usah ke bank lagi, di sini aja. Bayar listrik di sini, ngambil uang anaknya kerja di Arab, kirim uang, ambil di sini. Mudah enggak? Gampang enggak? Nanti kalau punya usaha UMKM, usaha kue, usaha apa saja, mau pinjam uang di sini juga,” tuturnya.
Selain layanan keuangan, koperasi tersebut direncanakan menjadi salah satu tempat penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan berupa beras dari pemerintah.
Beragam layanan itu diharapkan dapat menjadikan KDKMP sebagai pusat kegiatan ekonomi yang lebih dekat dan mudah dijangkau oleh warga.
Pengawasan dan Tata Kelola Jadi Kunci
Di balik pengembangan fasilitas dan layanan, Zulkifli Hasan mengingatkan pentingnya pengelolaan koperasi secara profesional. Ia meminta seluruh pihak yang terlibat memastikan operasional KDKMP berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang ketat.
Kepala desa sebagai Ketua Dewan Pengawas KDKMP diharapkan bekerja bersama kepala koperasi dalam menjalankan fungsi pengawasan. Sementara itu, manajer koperasi bertanggung jawab menjaga keberlangsungan operasional dan kualitas pelayanan.
Zulkifli Hasan menegaskan bahwa koperasi tersebut merupakan milik warga Desa Tambakrejo. Karena itu, pengelolaannya harus mengutamakan kepentingan masyarakat serta dilakukan secara bertanggung jawab.
“Koperasi ini punya Bapak, punya Ibu, warga Desa Tambakrejo. Oleh karena itu, yang bertanggung jawab nanti Kadesnya bersama kepala koperasi dari warga sini yang baik,” jelasnya.
Melalui KDKMP Tambakrejo, pemerintah berharap distribusi barang bersubsidi, layanan keuangan, penyaluran bantuan sosial, dan dukungan pembiayaan UMKM dapat semakin dekat dengan masyarakat. Keberhasilan program tersebut juga bergantung pada tata kelola yang profesional, pengawasan berkelanjutan, dan keterlibatan warga dalam mengembangkan koperasi.
(Ahmadi)
.jpeg)
.jpg)