Sidoarjo, Korannasional.id – Rencana pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sekitar Rp600 juta untuk setiap desa pada 2027 menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Bupati Sidoarjo Subandi meminta peningkatan dukungan anggaran tersebut diikuti dengan perencanaan yang matang, profesionalisme, dan akuntabilitas aparatur pemerintahan desa.
Pesan itu disampaikan Subandi saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Profesionalisme dan Akuntabilitas Aparatur Desa dan Kelurahan se-Kecamatan Porong di Royal Hotel & Convention Tretes, Pasuruan, Minggu (8/11/2026).
Subandi menyampaikan, alokasi BKK sekitar Rp600 juta per desa pada 2027 merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah untuk mendorong percepatan pembangunan hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Insyaallah tahun 2027 BKK untuk desa kurang lebih sebesar Rp600 juta per desa. Hal ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa dan kelurahan,” ujarnya.
Ia menegaskan, besarnya dukungan anggaran harus diimbangi tata kelola pemerintahan desa yang baik. Karena itu, kepala desa dan perangkatnya diminta memastikan seluruh tahapan perencanaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan.
Proses tersebut harus dimulai dari Musyawarah Desa (Musdes), penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes), hingga penetapan APBDes. Setiap program juga harus memiliki roadmap atau peta jalan yang jelas agar pelaksanaannya terarah, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Subandi juga menyoroti pentingnya keselarasan di lingkungan pemerintahan desa dan kelurahan. Menurutnya, koordinasi antara kepala desa, lurah, sekretaris desa, dan seluruh perangkat merupakan faktor penting dalam menjaga kelancaran pelayanan publik serta pembangunan.
“Kalau kepala desa dan lurah beserta perangkatnya tidak sinkron, maka pemerintahan akan terganggu dan pembangunan menjadi terhambat,” tegasnya.
Selain penguatan tata kelola desa, Pemkab Sidoarjo juga mendorong optimalisasi program Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK). Program tersebut diharapkan memperkuat peran camat dalam menangani persoalan infrastruktur yang membutuhkan penanganan segera.
Subandi menyebutkan, PIWK dapat dimanfaatkan untuk mempercepat perbaikan jalan rusak, normalisasi saluran air, serta penanganan infrastruktur dasar lainnya.
“PIWK kami hadirkan untuk memperkuat peran camat dalam membangun komunikasi, koordinasi, dan percepatan pembangunan wilayah. Dengan PIWK, kebutuhan mendesak seperti perbaikan jalan, normalisasi saluran, dan infrastruktur dasar lainnya dapat ditangani lebih cepat,” jelasnya.
Untuk mendukung peningkatan kualitas aparatur, Pemkab Sidoarjo melalui Kecamatan Porong menggelar Bimtek selama dua hari. Kegiatan tersebut memberikan materi mengenai pengadaan barang dan jasa, administrasi pemerintahan, pengelolaan pembangunan, serta peningkatan profesionalisme aparatur.
Pj Camat Porong Aan Ali Fauzan mengatakan, Bimtek tersebut merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, kompetensi aparatur desa dan kelurahan diharapkan semakin meningkat.
Pada kesempatan yang sama, Subandi turut mengingatkan pemerintah desa dan kelurahan untuk menghidupkan kembali budaya gotong royong, terutama dalam menghadapi musim hujan.
Pemkab Sidoarjo berharap peningkatan anggaran melalui BKK, dukungan PIWK, serta penguatan kapasitas aparatur dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa maupun kecamatan semakin optimal.
(Ahmadi)
