Sidoarjo, korannasional.id - Sebanyak 155 ribu lebih warga Sidoarjo akan menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kab. Sidoarjo, Fenny Apridawati mengatakan, BSU diberikan kepada warga yang memiliki upah di bawah Rp 3,5 juta. Bantuan yang diterima masing-masing sebesar Rp 600 ribu.
“Penyaluran BSU ini dilakukan menjadi 2 mekanisme yaitu melalui Kantor Pos Sidoarjo dan transfer ke rekening bank Himbara (himpunan bank milik negara),” katanya saat menghadiri acara simbolis penyerahan BSU di Kantor Pos Sidoarjo pada Rabu (16/7/2025).
Dikatakannya, total anggaran yang disiapkan pemerintah mencapai Rp 111 milliar, dengan rincian yang disalurkan oleh Kantor Pos Sidoarjo adalah sebesar Rp 46,7 miliar dengan jumlah penerima sebanyak 77.988 orang dan sisanya melalui bank Himbara.
“Hari ini, secara simbolis, kami serahkan kepada kader kesehatan Posyandu yang tidak memiliki rekening himbara,” ucapnya.
Fenny berharap bantuan tersebut bisa digunakan secara bijak. Terutama untuk mendukung ketahanan ekonomi dan kebutuhan pokok keluarga.
“Saya harap agar penerima BSU menggunakan uangnya bukan hanya untuk konsumtif yang habis di makan begitu saja, namun dapat dimanfaatkan untuk support ketahanan pangan keluarga seperti kelompok Asman Toga (Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga) dengan membuat kripik atau makanan yang bernilai jual sehingga uang Rp 600 ribu tetap berputar,” harapnya.
Dari Ke Ketujuh partai tersebut meliputi PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKS, Partai NasDem, dan PPP. Mereka sepakat menyampaikan sikap penolakan terhadap raperda tersebut sebagai bentuk keprihatinan atas berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat Sidoarjo.
Dalam pertemuan itu, terlihat absennya dua partai besar lainnya, yakni PKB dan Partai Demokrat, yang tidak mengirimkan perwakilan atau menyampaikan pernyataan sikap pada kesempatan tersebut.
Adam Rusdy, Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, bertindak sebagai juru bicara dalam konferensi pers. Ia menyampaikan bahwa penolakan ini bukan tanpa dasar. Menurutnya, masih banyak persoalan krusial yang belum terselesaikan oleh pemerintah daerah, seperti banjir yang rutin terjadi di berbagai kawasan dan kondisi infrastruktur jalan yang masih banyak mengalami kerusakan.
“Banyak fakta di lapangan yang menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan APBD 2024. Oleh karena itu, kami menolak Raperda Pertanggungjawaban ini,” ujar Adam menegaskan.
Salah satu hal menarik dari koalisi ini adalah keterlibatan PDIP, yang sebelumnya dalam rapat paripurna menyatakan menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan sejumlah catatan kritis. Namun dalam konferensi pers kali ini, PDIP menyatakan perubahan sikap dan bergabung bersama enam partai lainnya untuk menolak raperda tersebut.
Tarkit Erdianto, Ketua Fraksi PDIP DPRD Sidoarjo, menjelaskan bahwa perubahan sikap tersebut merupakan bagian dari dinamika politik yang berkembang sangat cepat. Ia menegaskan bahwa keputusan PDIP untuk menolak merupakan bentuk ketaatan penuh terhadap instruksi dari struktur partai.
“Sebagai kader, kami harus patuh secara tegak lurus terhadap arahan partai. Dengan perkembangan terbaru, kami menyatakan menolak Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024,” kata Tarkit.
Koalisi lintas partai yang terbangun ini dinilai sangat kuat secara politik. Adam Rusdy bahkan menyebut bahwa kolaborasi ini berpotensi menjadi koalisi permanen dengan satu visi besar, yaitu membangun Kabupaten Sidoarjo menjadi lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Koalisi lintas partai ini dinilai menjadi penanda penting dalam peta politik Sidoarjo, karena melibatkan partai-partai besar lintas ideologi yang biasanya memiliki pandangan berbeda dalam pengambilan kebijakan daerah.
Fakta bahwa mereka mampu bersatu dalam satu suara menunjukkan adanya kesamaan pandang terhadap kebutuhan akan perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Penolakan ini juga menjadi sinyal kuat bagi eksekutif bahwa pelaksanaan anggaran harus lebih terarah, efektif, dan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.
Selain itu, dinamika politik yang terjadi di Sidoarjo menunjukkan bahwa pengawasan parlemen terhadap eksekutif kian menguat. Publik kini menaruh harapan besar kepada kekuatan legislatif untuk berperan lebih aktif dalam memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dijalankan dengan akuntabilitas tinggi.
Jika koalisi ini benar-benar terbentuk secara permanen, maka kemungkinan besar akan terjadi perubahan signifikan dalam proses pengambilan keputusan di DPRD, termasuk dalam pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan di tahun-tahun mendatang.
Sementara itu, Heny apriningsih (61 tahun) salah satu kader Kelurahan Sidoklumpuk, Sidoarjo mengaku senang dan sangat terbantu dengan adanya BSU ini, pihaknya juga selama ini aktif dalam memanfaatkan uangnya untuk ketahanan pangan dikeluarganya.
“Nantinya saya juga akan investasikan bantuan ini ke tanaman Toga atau untuk kebutuhan keluarga yang lebih bermanfaat untuk keberlangsungan hidup,” jelasnya. (Red)
