Keterangan Foto :Sunardi (Baju Putih)Bersama anggota LP3 saat berikan keterangan resmi
REMBANG — Korannasional.id / Lembaga Pemantau Informasi Publik (LP3) secara resmi merilis hasil pemantauan komprehensif terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang. Sebanyak 12 bidang pemerintahan menjadi sorotan utama dalam evaluasi kinerja daerah yang disampaikan langsung dalam Konferensi Pers pada Kamis (13/8/2026).
Adapun 12 bidang yang dikaji secara mendalam oleh LP3 meliputi, Pemerintahan dan Birokrasi,Pendidikan,Pariwisata,Kesehatan,Hukum dan Tata Kelola Regulasi, Ekonomi / Indakop, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pekerjaan Umum (PU),Lingkungan Hidup,BPPKAD / Keuangan Daerah serta Dinsos PPKB.
Berdasarkan hasil pemantauan intensif di lapangan serta kompilasi data media massa, LP3 menilai Bidang Pemerintahan dan Birokrasi menunjukkan performa yang cukup menonjol. Salah satu indikator kekuatan kepemimpinan Bupati Harno beserta jajarannya terletak pada stabilitas tata kelola dan pengelolaan keuangan daerah.
Hal ini terbukti pada Juni 2026 lalu, Pemkab Rembang kembali berhasil meraih predikat Opini Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan ini menjadi WTP yang kedelapan kalinya diterima secara berturut-turut.
Namun, Ketua LP3, Sunardi, berikan catatan kritis atas capaian administratif tersebut agar Pemkab Rembang tidak cepat berpuas diri.
"Kami mengapresiasi raihan WTP kedelapan secara berturut-turut ini. Namun perlu diingat dan dicatat bersama, predikat WTP adalah hasil pemeriksaan administratif atas laporan keuangan. WTP tidak otomatis menjadi jaminan bahwa seluruh kualitas pelayanan birokrasi di lapangan sudah sepenuhnya baik," tegas Sunardi, Ketua LP3, saat memimpin konferensi pers.
Selain birokrasi, sektor pariwisata juga menjadi perhatian khusus LP3. Secara kuantitas, kinerja pariwisata Kabupaten Rembang menunjukkan tren positif. Pada periode Januari–Maret 2026, pergerakan wisatawan nusantara ke Rembang menembus angka 551.948 perjalanan—melonjak 30,76% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025.
Meski demikian, LP3 menyayangkan pertumbuhan jumlah pengunjung tersebut belum berbanding lurus dengan lama tinggal (length of stay) dan dampak ekonominya secara signifikan.
Hal tersebut terpantau LP3 dari tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel di Rembang tercatat masih relatif rendah hanya di kisaran 19%, dengan rata-rata lama menginap wisatawan yang rata-rata hanya mencapai 1,3 malam.
"Artinya, Rembang masih menghadapi pola klasik pariwisata: wisatawan datang, melihat objek, lalu pergi. Belum tercipta ekosistem yang mampu membuat wisatawan datang, menginap, makan, belanja, menikmati event, hingga akhirnya kembali lagi," ujar Sunardi.
Menutup keterangannya, Sunardi mendorong Pemkab Rembang untuk segera melakukan pergeseran paradigma (mindset shift) dalam mengelola pariwisata daerah dari yang semula hanya berfokus pada pembangunan dengan hanya sekedar mengejar angka kuantitas pengunjung menjadi strategi meningkatkan lama tinggal (length of stay) dan daya belanja (spending money) wisatawan, terangnya.
" Termasuk pemerintah semestinya harus bisa mengintegrasikan potensi lokal dengan salah Satu cara adalah memaksimalkan potensi yang ada di Rembang secara terpadu berintegrasi dengan keberadaan wisata sejarah Lasem, wisata pantai dan kuliner termasuk memaksimalkan promosi batik dan wisata religi termasuk menata kembali Agenda event yang atraktif secara berkala," imbuh Sunardi.
Sehingga dengan perbaikan tata kelola birokrasi dan perumusan strategi pariwisata yang lebih tajam, LP3 berharap potensi besar Kabupaten Rembang dapat terkonversi menjadi kesejahteraan nyata bagi seluruh masyarakat, pungkasnya.
(Sugito)
