SIDOARJO, Korannasional.co.id – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo meminta pungutan terhadap pedagang yang berjualan di kawasan Car Free Day (CFD) diturunkan. Dari yang selama ini mencapai Rp15 ribu hingga Rp20 ribu, nilai pungutan diusulkan menjadi Rp5 ribu per pedagang.
Permintaan tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo Subandi, SH, MKn saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan CFD bagi UMKM di Opsroom Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Kamis (1/10/2026).
Subandi mengatakan, kebijakan tersebut perlu dilakukan agar pedagang tidak terbebani dengan pungutan yang terlalu tinggi. Menurutnya, CFD merupakan ruang publik yang juga harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi.
"Kita ingin masyarakat bisa menikmati ruang publik, sementara pedagang juga bisa mendapatkan kesempatan untuk berjualan," ujar Subandi.
Dalam skema yang diusulkan, dari total pungutan Rp5 ribu, sebesar Rp2 ribu diperuntukkan bagi paguyuban pedagang. Sementara Rp3 ribu dialokasikan untuk mendukung pengelolaan sampah di kawasan CFD.
Bupati menekankan bahwa keberadaan CFD tidak semata-mata ditujukan untuk kepentingan bisnis. Karena itu, mekanisme pungutan terhadap pedagang harus disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan tanpa mengurangi kesempatan pedagang mendapatkan penghasilan.
"Car Free Day ini berdiri bukan untuk kepentingan bisnis," tegasnya.
Subandi juga meminta agar besaran pungutan tersebut dibahas secara bersama antara pemerintah daerah dan paguyuban pedagang. Dengan demikian, kebutuhan operasional tetap dapat berjalan, namun pedagang tidak merasa terbebani.
Sementara itu, perwakilan Paguyuban Perkumpulan Pedagang Jalanan Indonesia (Pedalindo) menjelaskan bahwa pungutan Rp15 ribu hingga Rp20 ribu yang selama ini dikenakan kepada pedagang digunakan untuk berbagai kebutuhan pengelolaan CFD.
Dana tersebut antara lain digunakan untuk kebersihan dan penanganan sampah. Selain itu, sebagian juga digunakan sebagai dana sosial bagi anggota paguyuban yang mengalami musibah, seperti sakit maupun meninggal dunia.
Dalam rapat tersebut, pedagang juga menyampaikan persoalan lain terkait keberlangsungan usaha selama bulan Ramadan. Pasalnya, pelaksanaan CFD dihentikan sementara selama bulan puasa sehingga berdampak terhadap aktivitas jual beli para pedagang.
Pedagang berharap Pemkab Sidoarjo dapat memberikan alternatif lokasi atau solusi agar mereka tetap bisa menjalankan usaha selama CFD dihentikan sementara.
Pada pelaksanaan tahun sebelumnya, pedagang sempat diarahkan berjualan di kawasan Mal Pelayanan Publik (MPP) Sidoarjo. Namun, lokasi tersebut dinilai belum memberikan hasil yang optimal karena jumlah pembeli tidak sebanyak ketika pedagang berjualan di kawasan CFD Alun-Alun Sidoarjo dan sekitarnya.
Aspirasi tersebut selanjutnya menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah bersama paguyuban untuk mencari pola pengelolaan CFD yang tetap nyaman bagi masyarakat sekaligus mendukung keberlangsungan usaha para pedagang.
(Ahmadi)
