Bondowoso, korannasional.id - Petani masyarakat Ijen, khususnya di Kampung Baru dan Kampung Malang, Desa Sempol, Kecamatan Ijen, Bondowoso, bersama PTPN bertemu membicarakan program strategis nasional (PSN) pertukaran lahan seluas 12 hektar.
Pertukaran itu ditolak oleh warga karena lahan penggantinya dinilai tak produktif dan miring.
Namun, kemudian ditengahi oleh Pemerintah Daerah Bondowoso dan Anggota DPR RI Nashim Khan. Pertemuan untuk rembuk dilakukan pada Senin sore kemarin (6/10/2035) di Gedung DPRD Bondowoso.
Menurut anggota DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan, ada 8 zona yang masuk dalam PSN relokasi pertukaran lahan masyarakat petani Ijen.
Untuk pertemuan dusun Kampung Baru dan Kampung Malang, Desa Sempol ini, merupakan zona satu fase satu.
"Sekitar kurang lebih 12 hektar," jelasnya.
Ia menegaskan para petani di zona satu ini sepakat bahwa lahan kawasan hutan dan perkebunan di Kecamatan Ijen ini adalah hak guna usaha (HGU) milik negara yang akan digunakan untuk kesejateraan masyarakat melalui kerja sebagai petani.
Namun demikian di dalam HGU tak ada gambaran lahan hutan boleh ditanam tanaman holtikultura.
Karena itulah, Forkopimda Bondowoso akan mengajukan pada pemerintah pusat agar diperbolehkan menanam holtikulur di kawasan Ijen.
"Forkopimda bersama PTPN mengajukan kepada Pemerintah, masih adanya Holtikultur di kawasan Ijen," ujarnya.
Ia menegaskan, sekalipun ada pengajuan tanaman holtikultur pihaknya meminta agar tak merusak tatanan ekologi. Agar aman dari banjir.
"Mohon tabayyun, antara petani masyarakat yang berpuluh tahun tunggal disana dengan pemerintah Indonesia," ungkapnya.
Luasan pergantian lahan, kata Nashim Kan, sesuai dengan luasan lahan milik petani sebelumnya.
Kepala Desa Sempol, Sodik mengatakan, lahan yang dikelola masyarakat ini akan ditutup karena akan ditanami kopi oleh PTPN. Sebagai gantinya, para petani akan mendapat lahan lain.
Hanya saja mereka menolak meski sebenarnya sudah ada rencana titik-titik lahan pengganti dari PTPN. Penolakan karena lahannya miring dan lahannya tidak produktif.
"Jadi musyawarah yang tadi belum ada kesepakatan," ujarnya.
Ia menerangkan rencananya hari ini masyarakat dan PTPN akan meninjau lahan pengganti.
"Besok akan mengecek bersama," pungkasnya. (Rani)
