Malang, korannasional.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang menilai kinerja PT BPR Tugu Artha Sejahtera masih cukup baik dan layak untuk terus dikembangkan.
Namun demikian, fraksi ini menekankan agar badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut segera melakukan pembenahan dan inovasi agar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin signifikan.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Achmad Zakaria, menyampaikan bahwa berdasarkan laporan tahunan yang terpublikasi secara terbuka, BPR Tugu Artha Sejahtera menunjukkan performa keuangan yang positif.
Namun, ke depan diharapkan BPR dapat melakukan ekspansi usaha yang lebih inovatif, produktif, adaptif, dan berkelanjutan.
“Meskipun kinerja keuangannya cukup baik, kami mendorong BPR Tugu Artha Sejahtera untuk terus berbenah terutama dalam peningkatan manajemen risiko kredit, penguatan efisiensi operasional, diversifikasi portofolio, serta penguatan SDM,” ujar Zakaria, Rabu (5/11/2025).
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti persoalan kredit macet yang masih cukup tinggi di tubuh BPR Tugu Artha Sejahtera.
Berdasarkan catatan mereka, sekitar 20 persen dari total pembiayaan kredit mengalami masalah. Karena itu, perbaikan perlu dilakukan di sektor perencanaan, eksekusi, hingga pengawasan secara berjenjang.
Selain itu, fraksi juga mendorong BPR untuk memperluas jangkauan layanan bagi pelaku UMKM, terutama mereka yang belum terjangkau layanan perbankan.
Aksesibilitas, kemudahan persyaratan, dan variasi produk keuangan dinilai harus lebih ditingkatkan dengan strategi program yang transparan dan kredibel.
Zakaria menambahkan, potensi pasar di tingkat kecamatan masih terbuka lebar, terutama dari pengusaha lokal yang belum mengenal BPR Tugu Artha Sejahtera.
"Ini bisa dijadikan target pasar baru melalui strategi offensive market atau menjemput bola,” ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong BPR agar mengintegrasikan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi layanan.
Salah satu langkah yang disarankan adalah pengembangan aplikasi seluler yang menyediakan fitur layanan mandiri dan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan nasabah.
“Setelah mendapatkan penambahan penyertaan modal daerah, kami berharap penggunaan modal itu betul-betul berdampak pada pembangunan ekonomi daerah, mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Malang,” tegas Zakaria.
Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang menilai penyertaan modal daerah kepada Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Tugu Artha Sejahtera sebagai langkah strategis dalam memperkuat sektor jasa keuangan dan memperluas dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Tinik Wijayanti, menyampaikan bahwa kebijakan ini penting untuk meningkatkan fleksibilitas usaha, memperluas akses permodalan, serta memperkuat peran BUMD di sektor keuangan.
“Di tengah tantangan perekonomian Kota Malang yang masih beradaptasi pasca-pandemi dan menghadapi persaingan ketat di sektor perbankan, langkah ini menjadi instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” ujarnya.
Menurut Tinik, keberadaan BPR Tugu Artha Sejahtera diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah melalui dukungan pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku UMKM, sektor yang menjadi tulang punggung perdagangan dan penyedia lapangan kerja di Kota Malang.
Ia mengungkapkan, masih banyak pelaku usaha kecil di Kota Malang yang kesulitan mendapatkan akses pembiayaan formal akibat keterbatasan agunan dan prosedur perbankan yang rumit.
Karena itu, Fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Daerah pada BPR Tugu Artha Sejahtera harus menjadi komitmen nyata bagi BUMD untuk memperluas jangkauan layanan keuangan.
“Melalui penyertaan modal ini, kami berharap BPR Tugu Artha Sejahtera dapat mempercepat perputaran ekonomi di sektor perdagangan, kuliner, industri kreatif, dan jasa pendidikan, khususnya bagi warga Kota Malang,” kata Tinik.
Fraksi Partai Golkar juga memberikan perhatian khusus terhadap penguatan sektor UMKM yang dinilai berperan vital dalam menjaga ketahanan ekonomi lokal.
Oleh karena itu, Tinik menegaskan agar BPR Tugu Artha Sejahtera menempatkan pelaku UMKM sebagai prioritas utama dalam penyaluran kredit dan layanan perbankan.
“Harapan kami, langkah ini dapat memperluas jangkauan akses pembiayaan bagi masyarakat kecil yang selama ini belum banyak tersentuh lembaga keuangan formal,” pungkasnya.
Sementara itu, Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Malang menyoroti rencana penyertaan modal daerah kepada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Tugu Artha Sejahtera.
Fraksi ini menegaskan agar kebijakan tersebut dilakukan dengan sangat hati-hati dan berlandaskan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta kajian kelayakan yang matang.
Dalam pandangan Fraksi NasDem-PSI, penyertaan modal tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kinerja perusahaan, serta laporan kondisi BPR Tugu Artha.
“Pemerintah Kota Malang harus memastikan lebih dulu apakah BPR Tugu Artha benar-benar sehat secara bisnis atau masih kurang progresif seperti kondisi saat ini,” tegas pernyataan resmi Fraksi NasDem-PSI melalui juru bicara Kristina Yanuarti.
Fraksi tersebut menilai, hingga kini BPR Tugu Artha masih minim inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan produk dan layanan.
Hal ini berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dana dalam bentuk tabungan maupun deposito, serta memanfaatkan produk kredit usaha dan konsumtif.
Karena itu, Fraksi NasDem-PSI meminta Pemkot Malang untuk tidak serta-merta menggelontorkan penyertaan modal sebelum ada rencana bisnis yang jelas, studi kelayakan komprehensif, serta proyeksi kinerja ke depan dari pihak BPR Tugu Artha Sejahtera.
Selain itu, fraksi juga mengingatkan bahwa kondisi APBD Kota Malang saat ini tengah terbatas, seiring menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat, kebijakan efisiensi nasional, dan masih tingginya belanja pegawai.
Ditambah lagi, pemerintah daerah tengah memprioritaskan realisasi sejumlah program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, seperti program RT Berkelas.
“Dengan mempertimbangkan kondisi fiskal tersebut, skala prioritas dalam alokasi APBD perlu diperhitungkan secara matang, agar kebijakan penyertaan modal ini tidak membebani keuangan daerah dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Kristina
