Sidoarjo, Korannasional.id | 23 Oktober 2026 — Penataan kawasan perbatasan Sidoarjo–Surabaya tidak hanya diarahkan untuk mempercantik lingkungan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga akan menertibkan parkir liar, mendata pedagang kaki lima (PKL), serta memperjelas batas wilayah melalui rencana pembangunan Gapura Jenggala.
Bupati Sidoarjo H. Subandi meninjau langsung kawasan perbatasan yang menghubungkan Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Surabaya, dengan Desa Wadungasri, Kecamatan Waru, Sidoarjo. Dalam peninjauan itu, ia menegaskan bahwa pembenahan kawasan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek estetika, ketertiban, hingga kelancaran lalu lintas.
Salah satu rencana utama adalah membangun Gapura Jenggala sebagai penanda wilayah sekaligus simbol identitas dan sejarah Sidoarjo. Rencana tersebut akan dimatangkan bersama Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo.
“Mudah-mudahan kawasan perbatasan ini bisa ditata ulang sesuai kearifan lokal. Kita ingin mengembalikan nilai-nilai lokal di situ, supaya batas wilayah Surabaya dan Sidoarjo terlihat jelas, sekaligus mengangkat kembali sejarah Sidoarjo,” ujar Subandi saat meninjau lokasi, Jumat.
Gapura tersebut diproyeksikan memiliki lebar minimal 2,5 meter dan bentang panjang sekitar 7 hingga 8 meter. Meski demikian, ukuran akhir masih akan ditentukan berdasarkan hasil perencanaan serta kondisi lapangan.
Subandi menekankan pentingnya desain yang sesuai dengan karakter daerah. Menurutnya, penanda wilayah harus mampu menampilkan kekhasan sejarah dan identitas lokal, bukan sekadar menjadi bangunan pembatas administratif.
“Desainnya akan dimatangkan terlebih dahulu agar benar-benar mencerminkan identitas Sidoarjo. Kita ingin setiap daerah menampilkan karakteristik sejarahnya masing-masing,” katanya.
Dalam peninjauan tersebut, Subandi didampingi Wakil Ketua III DPRD Sidoarjo Warih Andono, Kepala DLHK Sidoarjo Arif Mulyono, serta Kepala BNN Kabupaten Sidoarjo Kombes Pol Gatot Soegeng Soesanto.
Dishub Diminta Antisipasi Kemacetan
Selain pembangunan gapura dan pembenahan taman, Pemkab Sidoarjo memberi perhatian pada persoalan parkir kendaraan di bahu jalan. Parkir sembarangan dinilai berpotensi mengganggu arus lalu lintas dan mengurangi ketertiban kawasan perbatasan.
Karena itu, Dinas Perhubungan Sidoarjo diminta mengkaji titik-titik rawan kemacetan sekaligus menyiapkan langkah penanganan, termasuk pemasangan rambu larangan parkir berdasarkan hasil kajian.
“Kami meminta Dishub rutin melakukan patroli agar pengendara tidak memarkir kendaraannya sembarangan. Penataan estetika kawasan harus berjalan beriringan dengan kelancaran arus lalu lintas,” tutur Subandi.
Pemkab Sidoarjo juga akan mendata PKL yang beraktivitas di sekitar lokasi. Pendataan tersebut menjadi bagian dari upaya menata kawasan agar lebih tertib tanpa mengabaikan kondisi sosial masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonomi di sana.
Saat ini, pemerintah daerah tengah menyusun rencana dan desain tata ruang kawasan. Penataan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur, kondisi lingkungan, dan kelancaran mobilitas pengguna jalan.
Setelah pembenahan perbatasan Sidoarjo–Surabaya rampung, Pemkab Sidoarjo berencana melanjutkan penataan di titik perbatasan lainnya, seperti Sidoarjo–Pasuruan dan Sidoarjo–Mojokerto.
Dengan penataan menyeluruh tersebut, pemerintah daerah berharap kawasan perbatasan menjadi lebih tertib, nyaman, dan menarik, sekaligus memperkuat identitas Sidoarjo di mata masyarakat maupun pengguna jalan yang melintas.
(Ahmadi)
